Pengantar Kewarganegaraan

PENGANTAR

Istilah pendidikan kewarganegaraan sering disamakan dengan civic atau civics education, agar tidak menimbulkan multi tapsir kedua istilah itu kita samakan dengan pendidikan kewarganegaraan, beberapa istilah lain yang

kita temukan seperti citizenship education (ukraina), civics and moral education (Singapore), atau ta'limatul muwwatanah (Timur Tengah) atau obscesvovedinie (Rusia). Beragam istilah yang ada menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan hampir semua negara memasukkannya kedalam kurikulum pendidikannya, di Amerika sendiri pendidikan kewarganegaran diistilahkan dengan civics education.

Menururt pendapat beberapa pakar, hadirnya pendidikan kewarganegaraan didalam kurikulum pendidikan erat kaitannya dengan konsep Demokrasi yang diterapkan dinegara tersebut, walaupun pendapat ini tidak seluruhnya benar, di Inggris dan hampir negara-negara timur tengah yang menganut konsep Monarchi, pendidikan kewarganegaraan hadir didalam kurikulum sekolahnya.

Pada dasarnya misi civics education adalah pemberdayaan warganegara tentang kepeduliannya terhadap bangsa dan negaranya dan ini sejalan dengan pengembangan konsep demokrasi sebagai tatanan hidup dan sistem pemerintahan negara. Menurut Udin S Winataputra, salah seorang dosen pasca UPI terdapat 3 pilar yang menjadi tumpuan pendidikan kewarganegaraan :

1. civics intelegenty (kecerdasan warga negara)
2. civics responbility ( tanggungjawab warga negara)
3. civics participation ( partisipasi warga negara)

tiga pilar diatas dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Indonesia seharusnya menjadi tumpuan para guru yang mengasuh mata pelajaran civic.

Para guru PKn (pendidikan kewarganegaraan) dapat mengembangkannya melalui pemilihan model pembelajaran dan materi ajar yang sesuai dengan ketiga pilar di atas. Dikaitkan dengan standar isi dan kompetensi dasar yang mensaratkan pendidikan civics berorientasi pada ranah cognitif dan afektif. 

Jika dicermati tiga pilar yang disebutkan di atas sebenarnya telah memenuhi kedua ranah PKn yang digariskan dalam standar isi, permasalahan sekarang adalah apakah ada keinginan guru-guru yang mengasuh (bukan mengajar, red) pelajaran civics mau mengembangkan pembelajaran civics kearah tiga pilar diatas. Atau para guru harus mengambil jalan instant, kembali kegaya tradisional  ceramah selama 2 X 45 didepan kelas, dikalikan sebanyak kelas yang diajarnya (wah luar biasa nih guru) kalau seperti ini jadinya rasanya sia-sia pemerintah kasih tunjangan sertifikasi guru